Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Thursday, November 9th, 2017 - Wirausaha
Selamat datang di situs tutorial dan panduan cara apapun. Akan dibahas dan diulas secara lengkap dan jelas cara apapun dan pengertian termasuk rumus contoh dan penyelesaian soal serta studi kasus Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Dalam menjalankan suatu usaha, salah satu hal patut untuk diperhitungkan adalah PPN atau Pajak Pertambahan Nilai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai PPN, mulai dari pengertian, karakteristik, hingga cara menghitungnya.

Pengertian PPN

Sebelum berbicara lebih lanjut mengenai PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kita perlu tahu mengenai apa itu sebenarnya PPN. Dalam pengertiannya, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak ini merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam bahasa Inggris disebut Value Added Tax (VAT) atau Goods and Services Tax (GST).

PPN ini sebenarnya merupakan pajak tidak langsung, ini berarti pajak yang disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Dalam penangannya, mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen yang menyebabkan muncul istilah Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Dalam operasi PPN yang dilakukan oleh PKP terdapat perhitungan dengan istilah pajak keluaran dan pajak masukan. Yang dimaksud Pajak keluaran adalah PPN yang diambil ketika PKP menjual produk, dan pajakmasukan sendiri ketika PPN yang dibayarkan oleh PKP ketika membeli, memperoleh, atau membuat produknya.

Di Indonesia sendiri menggunakan sistem tarif tunggal untuk PPN, 10 persen untuk penyerahan dalam negeri dan 0 persen untuk ekspor. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Cara-Menghitung-PPN-Pajak-Pertambahan-Nilai Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

Ciri-Ciri PPN

  • Pajak tidak langsung (indirect tax), maksudnya pemikul beban pajak dan penanggung jawab atas pembayaran pajak ke kantor pelayanan pajak adalah subjek yang berbeda.
  • Multitahap (multi stage), maksudnya pajak dikenakan di tiap mata rantai jalur produksi dan jalur distribusi dari pabrikan.
  • Pajak objektif, maksudnya pengenaan pajak didasarkan pada objek pajak tanpa melihat kondisi subjek pajak.
  • bersifat netral. yaitu PPN tidak hanya dikenakan pada barang tetapi juga jasa.
  • Menghindari pengenaan pajak berganda (double tax). karena PPN hanya dikenakan pada pertambahan nilainya saja.
  • dipungut menggunakan faktur.
  • PPN dikenakan sebagai pajak atas konsumsi dalam negeri (domestic consumptions).
  • Dihitung dengan metode pengurangan tidak langsung (indirect subtraction), yaitu dengan memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran.

Barang dan Jasa Kena PPN

Berdasarkan pada pasal 4 Undang-undang nomor 42 Tahun 2009 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2010 ada beberapa barang dan jasa yang kena pajak PPN, diantaranya adalah;

  1. penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  2. impor Barang Kena Pajak;
  3. penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
  4. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam  Daerah Pabean;
  5. pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
  6. ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
  7. ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
  8. ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
Rumus Cara Lain:   Cara Menghitung (Return on Investment) ROI

Barang dan Jasa Tidak Kena PPN

Meski begitu ada beberapa barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak PPN, diantaranya adalah;

Baca Juga : Cara Memperpanjang SIM

Barang tidak kena PPN

  • barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, meliputi:
  1. minyak mentah (crude oil).
  2. Gas bumi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat.
  3. Panas bumi.
  4. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat(phospat), talk, tanah serap (fullers earth),tanah diatome, tanah liat, tawas (alum),tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit.
  5. Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara dan.
  6. bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
  • Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, meliputi:
  1. beras
  2. gabah
  3. jagung
  4. sagu
  5. kedelai
  6. garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
  7. daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan,dibekukan, dikemas atau tidak dikemas,digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
  8. telur, yaitu telur yang tidak diolah,termasuk telur yang dibersihkan,diasinkan, atau dikemas
  9. susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
  10. buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas,dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
  11. sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
  • makanan dan minuman yang disajikan di hotel,restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya,meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering.
  • Uang, emas batangan, dan surat berharga

Jasa tidak kena PPN

  • jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:
  1. Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi.
  2. Jasa dokter hewan.
  3. Jasa ahli kesehatan, seperti ahli akupunktur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi.
  4. Jasa kebidanan dan dukun bayi.
  5. Jasa paramedis dan perawat.
  6. Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium.
  7. Jasa psikolog dan psikiater.((konsultan kesehatan))
  8. Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
  • jasa pelayanan sosial, meliputi:
  1. Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo.
  2. Jasa pemadam kebakaran.
  3. Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan.
  4. Jasa lembaga rehabilitasi.
  5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium.
  6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
  • jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel danmenggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
  • jasa keuangan, meliputi:
  1. jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
  2. jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat,sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  3. jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:
    1. sewa guna usaha dengan hak opsi;
    2. anjak piutang;
    3. usaha kartu kredit; dan/atau
    4. pembiayaan konsumen;
  4. jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
  5. jasa penjaminan
  • jasa asuransi
  • jasa keagamaan, meliputi:
  1. Jasa pelayanan rumah ibadah.
  2. Jasa pemberian khotbah atau dakwah.
  3. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
  4. Jasa lainnya di bidang keagamaan.
  • jasa pendidikan, meliputi:
  1. Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional.
  2. Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
  • jasa kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak tontonan termasuk jasa di bidang kesenian yang tidak bersifat komersial, seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan secara cuma-cuma.
  • jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
  • jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
  • jasa tenaga kerja, meliputi:
  1. jasa tenaga kerja.
  2. jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut.
  3. Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
  • jasa perhotelan, meliputi:
  1. Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap.
  2. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel.
  • jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
  • jasa penyediaan tempat parkir
  • jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
  • jasa pengiriman uang dengan wesel pos
  • jasa boga atau katering
Rumus Cara Lain:   Cara Menghitung Upah Kerja Lembur

Baca Juga : Cara Menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP)

Cara Menghitung PPN

Cara menghitung pajak pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

TARIF PPN & PPnBM

  1. Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).
  2. Tarif PPN sebesar 0% (sepuluh persen) diterapkan atas:

ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;

ekspor BKP Tidak Berwujud; dan

ekspor Jasa Kena Pajak.

  1. Tarif PPnBM adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dan paling tinggi 200%

(dua ratus persen).

  1. Tarif PPnBM atas ekspor BKP yang tergolong mewah adalah 0% (nol persen)

Contoh Soal PPN

pajak-pertambahan-nilai-ppnvat-contoh-perhitungan Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai)

  1. Misalkan Pengusaha A menjual tunai Barang Kena Pajak Berupa Handphone seharga Rp 3.000.000. Atas pembelian handphone tersebut pengusaha A menerima Faktur Pajak Masukan (FPM) sebesar Rp 300.000. Laptop tersebut kemudian dijual kembali dengan harga Rp. 4.000.000. Setelah laku terjual berapa PPN yang ditetapkan oleh pengusaha A kepada pembeli handphone tersebut?

Ini lah rumusnya

PPN dipungut = Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x Tarif

= Rp 4.000.000 x 10%

Dan, mengetahui Kewajiban PPN yang disetor adalah dengan mengurangi PPN Dipungut dengan Kredit Pajak (FPM), yaitu Rp. 400.000 – Rp 300.000 = Rp 100.000.

  1. PKP “A” menjual tunai Barang Kena Pajak dengan Harga Jual Rp 25.000.000,00

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang

= 10% x Rp25.000.000,00

= Rp2.500.000,00

PPN sebesar Rp2.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “A”.

 

  1. PKP “B” melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan memperoleh

Penggantian sebesar Rp20.000.000,00

PPN yang terutang yang dipungut oleh PKP “B”

= 10% x Rp20.000.000,00

= Rp 2.000.000,00

PPN sebesar Rp2.000.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang

dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak “B”.

Rumus Cara Lain:   Cara Menghitung Diskon Harga Produk Saat Belanja

 

  1. Seseorang mengimpor Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dengan

Nilai Impor sebesar Rp15.000.000,00. PPN yang dipungut melalui Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai

= 10% x Rp15.000.000,00

= Rp 1.500.000,00

PPN sebesar Rp 1.500.000,00 tersebut merupakan Pajak Keluaran yang

dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Itulah informasi yang dapat kami berikan terkait cara menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai). Dan perlu diketahui lagi bahwa Pengenaan PPN ditentukan oleh pihak penjual bukan pembeli. Jika penjual merupakan PKP, maka PPN tetap dikenakan walaupun pembeli bukan PKP.


Kata kunci pencarian :, Contoh PPN, ciri-ciri ppn, cara menghitung ppn, cara hitung ppn kewirausahaan, nilai transaksi sebelum pajak 1 500 000 berapa nilai harga jual sebelum pajak?, contoh soal pajak ppn, contoh soal ppn, contoh soal ppn yang kena pajak pertambahan nilainya, matematika ppn, menentukan harga barang kena ppn jika diketahui harga barang sebelum kena ppn contoh soal,
Cara Menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai) | adminpc | 4.5
Loading...
loading...