Cara Menghitung BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2018

Sunday, January 7th, 2018 - Properti
Selamat datang di situs tutorial dan panduan cara apapun. Akan dibahas dan diulas secara lengkap dan jelas cara apapun dan pengertian termasuk rumus contoh dan penyelesaian soal serta studi kasus Cara Menghitung BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2018

Selamat datang kembali di situs panduan cara tempat mengulas berbagai macam cara dan informasi. Pada artikel kali ini kita akan membahas salah satu bagian dalam bidang properti, yaitu pajak mengenai pertanahan dalam cara menghitung BPHTB yang benar tahun 2018.

BPHTB sendiri adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Pajak atau bea ini dikenakan ketika kita melakukan pembelian tanah, berbeda dengan penjual yang dikenakan pajak penghasilan (PPh) atau uang pembayaran harga tanah yang diterima. Dalam melakukan transaksi jual beli tanah yang menjadi subjek pada pajak biaya BPHTB kepada pribadi ataupun badan yaitu pembeli.

Dasar pemberian BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak NJOP atas harga transaksi. Sedangkan untuk nilai tukar menukar hibah atau warisan maka dikenai pajak NPOP.

NPOP bisa saja lebih kecil atau lebih besar dari NJOP tergantung dari kesepakatan pembeli dengan penjual. Jika harga transaksi lebih kecil dari NJOP maka dasar penentuan NPOP adalah nilai NJOP dan begitupun sebaliknya.

Faktor lain yang menentukan besarnya nilai BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). Ini merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan pajak BPHTB. Sekitar 5 persen.

Cara-Menghitung-BPHTB Cara Menghitung BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2018

Dasar Hukum BPHTB

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau BPHTB diatur dalam UU No. 21 Tahun 1997 dan telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000 (selanjutnya hanya disebut UU BPHTB). Disebutkan bahwa BPHTB adalah bea yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.

Setiap perolehan hak atas tanah dan bangunan, warga negara diwajibkan membayar BPHTB. Dalam bahasa sehari-hari BPHTB juga dikenal sebagai bea pembeli, jika perolehan berdasarkan proses jual beli. Tetapi dalam UU BPHTB, BPHTB dikenakan tidak hanya dalam perolehan berupa jual beli. Semua jenis perolehan hak tanah dan bangunan dikenakan BPHTB.

Rumus Cara Lain:   Cara Over Kredit Rumah KPR Jual-Beli

Sesuai bunyi pasal 2 Undang-undang BPHTB, yang menjadi objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Adapun, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan tersebut meliputi:

  1. Jual beli;
  2. Tukar-menukar;
  3. Hibah;
  4. Hibah wasit;
  5. Waris;
  6. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. Penggabungan usaha;
  11. Peleburan Usaha;
  12. Pemekaran Usaha; dan
  13. Hadiah.

Namun dari Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah:

  1. Jual beli;
  2. Tukar-menukar;
  3. Hibah (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dari pemberi hibah, namun pemberi hibah masih hidup);
  4. Hibah wasit (Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan kepada penerima hibah namun belaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia); dan
  5. Waris.

Syarat Mengurus BPHTB

Untuk jual beli, persyaratannya antara lain sebagai berikut:

  1. SSPD BPHTB
  2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan
  3. Fotokopi KTP Wajib Pajak
  4. Fotokopi STTS/ Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir (Untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013)
  5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)

Jika untuk hibah, waris atau jual beli waris sebagai berikut:

  1. SSPD BPHTB
  2. Fotokopi SPPT PBB untuk tahun yang bersangkutan
    Fungsi : untuk mengecek kebenaran Data NJOP pada SSPD BPHTB.
  3. Fotokopi KTP Wajib Pajak
  4. Fotokopi STTS/Struk ATM Bukti pembayaran PBB untuk 5 Tahun Terakhir (Untuk tahun 2013 hanya 3 tahun terakhir yaitu tahun 2011, 2012, dan 2013)
    Fungsi : untuk mempermudah melakukan penagihan, jika masih ada piutang PBB, karena Biasanya pembeli tidak mau ditagih pajaknya sebelum tahun dialihkan.
  5. Fotokopi Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat, Akta Jual Beli, Letter C/ atau Girik)
    Fungsi : untuk mengecek ukuran luas tanah, luas bangunan, tempat/ lokasi tanah dan atau bangunan, dan diketahui status tanah yang akan dialihkan.
  6. Fotokopi Surat Keterangan Waris atau Akta Hibah
    Fungsi : dibutuhkan untuk memberikan pengurangan pada setiap transaksi.
  7. Fotokopi Kartu Keluarga
Rumus Cara Lain:   Cara Menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Contoh Perhitungan;

Wahyu membeli tanah milik Arya dengan nilai jual beli sebesar Rp 200.000.000. Maka pajak penjual dan pajak pembeli adalah sebagai berikut:

Pajak Pembeli (BPHTB) NPOP : Rp 200.000.000,00 NPOPTKP : Rp 80.000.000,00 (-) NPOP Kena Pajak : Rp 120.000.000,00 BPHTB: : 5% x Rp 120.000.000 = Rp 6.000.000

Pajak Penjual (PPh)

NPOP : Rp 200.000.000 NPOP Kena Pajak : Rp 200.000.000 PPh: 5% x Rp 200.000.000,00 = Rp 10.000.000

  • Luas tanah = 10 m x 20 m = 200 m2, total harga tanah Rp 1.000.000,00 x 200 m2 = Rp 200.000.000,00.
  • Luas rumah = 10 m x 10 m = 100 m2, total harga bangunan Rp 3.000.000,00 x 100 m2 = Rp 300.000.000,00.
  • Jadi jumlah harga jual tanah berikut rumah NJOP adalah Rp 500.000.000,00
  • NPOTKP menurut pemerintah daerah jakarta misalnya Rp 60.000.000,00
  • NPOP = Rp 440.000.000,00.

Jadi total BPHTB yang terutang yaitu 5% x Rp 440.000.000,00 = Rp 22.000.000,00.

Contoh 2 :

Jika menjual tanah berikut bangunan di kota Jakarta Indonesia, tanah berbentuk persegi panjang ukuran 10 m x 20 m, diatas tanah tersebut terdapat rumah ukuran 10 m x 10 m.

Harga tanah pada wilayah tersebut Rp 1.000.000,00/m² sedangkan harga bangunan adalah Rp 3.000.000,00/m². Berapa jumlah pajak dari perhitungan BPHTB yang harus dibayar sebagai pembeli, lalu bagaimana jika dilakukan renovasi setelah pembelian sehingga ukuran bangunan berubah menjadi 10 m x 15 m apakah mempengaruhi jumlah pajak yang harus dibayar? Mari kita bahas disini.

Luas tanah = 10 m x 20 m = 200 m², total harga tanah Rp 1.000.000,00 x 200 m² = Rp 200.000.000,00.

Luas rumah = 10 m x 10 m = 100 m², total harga bangunan Rp 3.000.000,00 x 100 m² = Rp 300.000.000,00.

Jadil jumlah harga jual tanah berikut rumah NJOP adalah Rp 500.000.000,00

NPOTKP menurut pemerintah daerah Jakarta misalnya Rp.60.000.000,00

NPOP = Rp 440.000.000,00.

Rumus Cara Lain:   Cara Mengurus IMB Izin Mendirikan Bangunan

Jadi total BPHTB yang terutang yaitu 5% x Rp 440.000.000,00 = Rp 2.000.000,00.

Itulah yang dapat kami sampaikan mengenai Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, semoga informasi cara menghitung BPHTB yang benar ini dapat membantu para pembaca.


Kata kunci pencarian :, Bphtb 2018, biaya bphtb 2018, bphtb tahun 2018, pajak bphtb 2018, perhitungan bphtb 2018, cara menghitung bphtb 2018, penghitungan bphtb atas hadiah, cara hitung bphtb, contoh menghitung pajak bphtb, Berapa biaya bphtb 201,
Cara Menghitung BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 2018 | adminpc | 4.5
Loading...
loading...